Persiapan penghitungan pajak Tukin bulan Desember

Sebelumnya sudah ada yang berkomentar, mengapa harus ruwet-ruwet menghitung pajak? Bukankah itu hanya in-out ditanggung pemerintah? Maka menurut kami bukan seperti itu, namun keandalan penghitungan pajak diperlukan juga terkait dengan kewajiban bendahara sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor SPT Masa agar lebih tepat dalam melakukan penghitungan pajak sesuai aturan perpajakan. Sebenarnya ada mekanisme penghitungan pajak yang tidak "ruwet" yakni pendekatan final, namun pendekatan ini tidak perlu memperhitungkan PTKP, cukup golongan ke-PNS-an-nya saja sudah bisa dijadikan tarif perpajakannya.
Berbeda dengan pembayaran Tunjangan Kinerja, maka menurut juknis yang diterbitkan oleh Setjen sendiri maupun menurut SE-56/PB/2014 Pajak atas Tukin Pegawai Kemenag bersifat DTP sehingga menurut norma ini tidak menggunakan pendekatan final, melainkan pendekatan DTP.

Namun untuk perhitungan pajak Tukin bulan Desember maka demi perhitungan yang handal sesuai peraturan, maka diperlukan amunisi/ perangkat untuk mempersipakan perhitungannya. Perangkat-perangkat tersebut yang kami gunakan adalah;

1. Data gaji pegawai yang kami manfaatkan dari file kirim GPP ke SAS mulai gaji Januari sampai Desember (termasuk gaji 13 dan kekurangan gaji keseluruhan)
2. File hasil ekspor formulir 1721-A2 dari aplikasi e-SPT masa sebagai bahan perhitungan standar PPh 21 PNS

Asumsi yang peru dipersiapkan juga adalah

1. Penggunaan Form bentuk-C untuk penghitungan pajak selain bulan desember
2. Pembayaran tukin bulan desember dilakukan setelah keseluruhan pembayaran gaji tahun berkenaan selesai (artinya tidak mengajukan pembayaran kekurangan gaji setelah pembayaran gaji bulan desember/ pembayaran tukin bulan desember)

Memang terlihat ruwet, namun kami tertantang untuk mengatasi keruwetan tersebut, semoga berhasil.