Administrasi vs Politik dalam DIPA

Sedikit menyinggug masalah "bintang" pada DIPA paling tidak ada 2 tanggapan atas permasalahn tersebut. Ada yang berasumsi bahwa permasalahn tersebut dikarenakan kurang dilengkapinya persyaratan administrasi pengajuan DIPA, tapi ada juga yang beranggapan bahwa lobi-lobi politik yang kurang berhasil pada DPR.
Entah mana yang benar-benar sebuah realita dan mana yang hanya sebatas opini belaka, teman saya di facebook Bpk Darmawan mengatakan bahwa

" rumpun ilmu administrasi itu ada di fakultas ilmu politik dan ilmu sosial lho (fisip)"

sehingga ketika ada permasalahn ini, maka bisa dianggap wajar.

Lebih lanjut lagi beliau menerangkan

" lebih baik finance itu jangan dimasukkan dalam rumpun ilmu-ilmu administrasi, tapi dalam rumpun ilmu manajemen sehingga prinsip utama manajemen yang "efektif-efesien" bisa lebih dijalankan oleh kita, ketimbang prinsip adminsitrasi yang "mencapai tujuan bersama" sebab "mencapai tujuan bersama itu berarti harus ada "kesepakatan", itulah yang membuat prosesnya jadi melambat. Susahnya public finance itu agak berbeda dengan business finance, dimana keputusan keuangannya memang harus melalui lobi-lobi politik. paradigma inilah yang harus mulai digeser. Andai saja kita bisa menganggap bahwa "rakyat adalah pemilik republik ini" dan kita terapkan tujuan manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan negara... mungkin hasilnya akan lain (tujuan manajemen keuangan adalah to maximize shareholder value yang dalam hal ini, pemilik republik adalah rakyat)"

Sedangkan kalau kita baca di wikipedia hari ini; Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi : catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan ketik-mengetikm agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.
dan Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.